TRIBUNLAMPUNG.CO.ID. BANDAR LAMPUNG - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung kini bisa mendapatkan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kepala Disdukcapil Bandar Lampung Ahmad Zainuddin mengatakan, ini sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2019, perubahan ke lima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Bahwa unit kerja pada kemendagri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah (pemda) untuk penyediaan blangko e-KTP.

"Dengan adanya Permendagri Nomor 99 tahun 2019 ini, pemkot Bandar Lampung dan pemerintah kabupaten/kota lainnya diperkenankan untuk melaksanakan usulan pencetakan blangko ke pusat melalui hibah APBD," beber dia kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (25/12/2019).

Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 6 Desember 2019 lalu.

Mekanisme sebelumnya yang selama ini berjalan, sambung dia, dimana kewenangan mencetak blangko sama di pemerintah pusat melalui dirjen Disdukcapil namun sumber anggarannya dari APBN.

"Tapi kini bisa pakai dana hibah APBD sehingga kita bisa membeli blangko KTP-el yang memadai untuk kebutuhan Bandar Lampung," urainya.

Pemkot Bandar Lampung menempuh cara tersebut menurutnya tak lain karena blangko e-KTP yang diberikan oleh pusat melalui APBN selama ini jumlahnya dinilai masih kurang dan belum mampu mengkover kebutuhan masyarakat.

Sementara banyak data terekam yang harus dicetak.

Tahun 2020, terusnya, Pemkot Bandar Lampung telah menganggarkan melalui APBD sebesar Rp 1,2 miliar untuk membeli sekitar 100 ribu keping blangko e-KTP.
"Di 2020 sudah dianggarkan untuk pembelian blangko sebanyak 100 ribu keping dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar," ungkap mantan Kabag Humas Pemkot Bandar Lampung itu.

Konsekuensi dari pembelian blangko melalui APBD ini, sambungnya, Pemkot Bandar Lampung tidak akan mendapatkan blangko dari APBN lagi.

"Jadi ini hibah khusus dari kita untuk kita. Setelah pakai APBD, nggak dapat lagi yang dari pemerintah pusat. Kecuali blangko yang kita beli habis kita bisa mengusulkan untuk mendapatkan dari APBN," tambahnya.

Melalui pemaksimalan ketersediaan blangko e-KTP ini Pemkot Bandar Lampung akan memaksimalkan pencetakan dimana selama ini kerap terkendala ketersediaan blangko yang kosong.

"Februari 2020 sudah bisa dilakukan pembelian blangkonya. Harapannya dengan adanya blangko yang tersedia mencukupi pasti pelayanan kita akan lebih baik. Proses pencetakan KTP-el menjadi lebih cepat," kata dia.

Dimana tidak ada lagi menunggu berlama-lama untuk mendapatkan e-KTP.

"Ya harapannya baru merekam nunggu kurang dari satu jam, sudah jadi KTP-el nya. Ini untuk memotong antrian," bebernya.

Selain Bandar Lampung, ada dua provinsi lainnya yang mengajukan pembelian blangko melalui dana hibah APBD ini yakni DKI dan Banten.

"Permohonan yang diajukan Wali Kota Bandar Lampung ini juga dilakukan gubernur DKI dan Gubernur Banten," jelas Zainuddin.

Berharap Pencetakan Jadi Cepat

Masyarakat Bandar Lampung menyambut antusias apabila ketersediaan blangko e-KTP menjadi memadai walaupun harus menggelontorkan dana dari APBD.

Warga Rajabasa salah satunya, Anton mengatakan, saat ini untuk mendapatkan KTP-el terlebih jika tidak mendesak seperti lansia atau disabilitas, cukup lama dan baru mendapatkan surat keterangan (suket).

"Ya kata petugas disduknya karena ketersediaan blangko KTP-el terbatas sehingga didahulukan mana yang skala prioritas. Kalau melalui pengadaan hibah APBD ketersediaan blangko jadi mencukupi, kenapa tidak," kata dia.

Diakuinya, keponakannya sudah satu bulan ini menunggu e-KTP selesai. Sementara diberikan suket sebagai pengganti identitas kependudukannya sambil menunggu blangko.

Warga lainnya di Kedaton Miswan berharap, kebijakan yang diambil Pemkot Bandar Lampung merupakan langkah yang tepat mengatasi minimnya ketersediaan blangko e-KTP sementara data kependudukan yang harus dicetak banyak.

"Ya mudah-mudahan memang solusi yang tepat mengingat anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk membeli blangko tidaklah sedikit," ujarnya.(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)